Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membubuhkan tanda tangan pada piagam Board of Peace (Dewan Perdamaian) inisiasi Donald Trump di Davos, Kamis (22/1/2026), mungkin dimaksudkan sebagai langkah taktis “diplomasi jalan tengah”. Namun, jika dibedah lebih dalam, langkah ini justru terlihat sebagai blunder strategis yang mempertaruhkan kredibilitas moral Indonesia di panggung dunia.
Berikut adalah tiga alasan mengapa keputusan ini, seperti yang disebut oleh NeoHistoria, adalah “sebuah kesalahan”:
1. Melegitimasi Ilusi “Perdamaian Properti” (The Real Estate Peace)
Inisiatif Trump, yang kembali melibatkan Jared Kushner, tidak pernah menyentuh akar masalah: pendudukan ilegal dan hak menentukan nasib sendiri (self-determination). Narasi “Gaza Riviera” yang mencuat dalam forum tersebut memperlakukan Gaza bukan sebagai tanah air yang harus dimerdekakan, melainkan sebagai aset properti yang harus dikembangkan.
Dengan bergabungnya Indonesia, kita tidak sedang membantu Palestina merdeka; kita sedang memberi stempel “halal” pada skema bisnis yang berpotensi melenyapkan identitas politik Palestina demi hotel mewah dan investasi asing. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanat konstitusi untuk menghapuskan penjajahan.
2. Salah Memilih Sekutu (The Wrong Crowd)
Dalam diplomasi, siapa yang berdiri di samping Anda menentukan siapa Anda. Di panggung Davos, Prabowo tidak diapit oleh pemimpin negara-negara Nordik atau penjaga HAM global yang menolak genosida. Ia duduk di samping Donald Trump dan Viktor Orban—figur-figur yang dikenal dengan pendekatan populis dan sering kali anti-multilateralisme.
Ketika mitra Eropa seperti Norwegia—yang konsisten mengakui negara Palestina—menolak inisiatif ini, lonceng peringatan seharusnya berbunyi. Keengganan Eropa bergabung menandakan bahwa dewan ini cacat secara substansi hukum internasional. Masuknya Indonesia justru mengisolasi kita dari blok negara-negara yang benar-benar peduli pada hukum humaniter, demi mendekat pada blok transaksional.
3. Pragmatisme yang Naif
Argumen Presiden Prabowo bahwa “kita harus ada di dalam untuk membantu” terdengar heroik namun naif. Sejarah membuktikan (lihat Deal of the Century 2020), Trump tidak memberi ruang bagi negosiasi ulang yang merugikan kepentingan Israel. Indonesia tidak memiliki leverage ekonomi atau militer sebesar AS untuk mengubah arah kebijakan Trump dari dalam.
Alih-alih menjadi “jembatan perdamaian”, Indonesia berisiko hanya menjadi “aksesoris legitimasi” bagi AS untuk mengklaim bahwa inisiatif mereka didukung oleh negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, tanpa benar-benar memberikan konsesi apa pun bagi kemerdekaan Palestina.
Keputusan di Davos ini menempatkan Indonesia pada persimpangan sejarah yang berbahaya. Kita telah menukar prinsip “Bebas Aktif” yang bermartabat dengan “Oportunisme Pasif” yang tunduk pada narasi kuat Washington. Jika “Dewan Perdamaian” ini gagal membawa kemerdekaan—dan hanya membawa investasi di atas penderitaan—sejarah akan mencatat tanda tangan Presiden Prabowo bukan sebagai tinta emas perdamaian, melainkan stempel persetujuan atas hilangnya Palestina dari peta politik dunia.